Antara Demokrasi dan ”Demokrasi”

Seperti juga banyak jalan menuju ke Roma, banyak pula jalan menuju demokrasi. Cara pertama adalah dengan todongan bedil. Itulah cara yang dipakai George W. Bush, presiden ke-43 Amerika Serikat. Dengan alasan demi menyebarkan demokrasi Bush memerintahkan tentaranya untuk menyerang dan menduduki Irak dan Afganistan, merontokkan pemeritah despot Saddam Husein dan mengusir penguasa Taliban dari Kabul. Lalu, diangkatnya tokoh-tokoh lokal yang sudi bekerjasama dengan Amerika Serikat sebagai presiden dan penguasa.

    Cara lainnya adalah dengan kudeta atau penggantian pemerintahan dari yang dianggap diktarorial ke pemerintahan yang lebih demokratis. Itulah yang telah terjadi di Mesir dan Lybia dengan rontoknya kekuasaan diktaor Husni Mubarak dan Muammar Ghaddafi. Penggantian sistem politik semacam ini biasanya diwarnai oleh korban cukup banyak dan penuh dengan pertumpahan darah serta berlangsung lama, kerusuhan yang berlarut-larut dengan disertai demonstrasi pro-kontra.

    Mirip dengan yang disebut terakhir di atas adalah kelahiran demokrasi dengan people’s power (kekuatan rakyat). Demonstrasi besar-besaran merupakan ciri utama dari cara ini. People’s power dipraktekkan untuk pertama kalinya di Filipina pada waktu merontokkan kediktatoran Ferdinand Marcos pada tahun 1970an dulu. Gejala itu pula yang kini tengah berkembang di dunia Arab, khususnya di Suriah dengan sebutan populer Musim Semi Dunia Arab (the Arab Spring). Juga, itulah antara lain yang terjadi di Indonesia pada 1998 ketika pemerintah Orde Baru digulingkan.

Meski demokrasi termasuk ke dalam kategori “demokrasi instan,” Indonesia boleh bangga. Sejak penumbangan rezim Orde Baru pada 1998, demokrasi bagaikan order of the day. Begitu hebatnya demokrasi di Indonesia sehingga dunia turut mengangkat jempol. Salah satu pujian itu datang dari Amerika Serikat, khususnya dari kata-kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada Joint Commission Meeting Indonesia-Amerika, 23-24 Juli tahun lalu di Nusa Dua, Bali.

Kata Ny. Clinton, “Sejarah mutakhir Indonesia memberi kita contoh tentang transisi ke pemerintah sipil dan dalam membangun institusi demokrasi.” Clinton juga mendorong agar Indonesia menyebarkan ide demokrasi ini ke tanah-tanah seberang, khususnya Myanmar, karena, katanya lagi, pemerintah sipil Myanmar yang baru saja terbentuk memerlukan apa yang disebutnya sebagai “kemajuan yang konkret dan terukur.”

Demokrasi yang dihasilkan oleh todongan bedil, demonstrasi besar-besaran dan kudeta itu bisa dikatakan sebagai “demokrasi cepat saji” atau “demoktasi instan”. Sistem demokrasi instan seperti itu biasanya mengandung banyak cacat dan kelemahan. Sebutlah antara lain monopoli kekuasaan ekonomi dan politik oleh segelintir elite yang pada perkembangan selanjutnya menyebabkan korupsi, pengerdilan atas hak-hak kaum minoritas baik secara politis, etnis, religius, maupun ekonomis, serta politik uang. Penyebab utamanya rakyat yang belum terbiasa dengan sistem demokrasi tiba-tiba saja harus menerima itu sebagai sesuatu yang fait-accompli.

Ada jalan lain, sebutlah dengan istilah kedua untuk memperoleh demokrasi. Itulah jalan perlahan dan setapak demi setapak. Inti dari cara ini adalah dengan pembangunan ekonomi yang didampingi oleh pendidikan dan pengajaran. Contohnya,  pengalaman yang ditempuh oleh Korea Selatan dan Taiwan. Pada mulanya ada seorang diktator yang menjalankan pemeritahan dengan tangan besi. Semua bentuk oposisi dan perbedaan pendapat ditindas dengan tak mengenal ampun dan administrasi negara dijalankan oleh pemerintah yang relatif bersih dari korupsi pejabat, walaupun Hak Azasi Manusia sering dilanggar. Sebagai kompensasi, pemerintah memusatkan hampir seluruh perhatiannya kepada pembangunan ekonomi. Dari pembangunan  ekonomi itu berkembang pula pendidikan dan timbulnya kelas menengah.

Ketika kemakmuran sudah tercapai oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, kelas menengah itulah yang menjadi ujung tombak perjuangan rakyat untuk menuntut adanya sistem yang demokratis. Itulah yang dilakukan oleh Chiang Ching-kuo di Taiwan dan Park Chung-hee di Korea Selatan. Akibatnya sistem demokrasi di kedua negeri itu berjalan dengan lancar. Jepang, kurang lebih telah menempuh jalan yang sama. Hanya saja, kekuatan penekan untuk timbulnya demokrasi itu adalah Amerika yang menduduki negeri itu segera setelah Perang Dunia II berakhir.

     Pada masa kini, negeri yang tengah menjalani proses yang sama seperti yang pernah dialami Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah Cina sejak Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi mulai 1978. Partai Komunis Cina (PKC) menjadi pemegang monopoli kekuasaan dengan cara membungkam semua suara yang lain dengan suara resmi dan tak memberi ruang sekecil apapun kepada kekuatan apapun yang berpotensi menjadi ancaman teradap kekuasaanya. Fokus utama kerja rakyat dan pemerintah adalah pembangunan ekonomi. Salah satu faktor terpenting dalam perekonomian baru Cina sejak reformasi adalah diizinkannya sektor swasta, dan dengan demikian telah muncul perekonomian yang boleh dikatakan liberal. Rakyat boleh berbuat apapun asal tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak mengancam kekuasaan PKC.

Pengebirian terhadap kekuatan apapun yang dianggap pesaing dijalankan tanpa pandang bulu. Bahkan sekte Falungong yang bergerak di bidang spiritual serta kesehatan jasmani, tak diberi ampun untuk eksis di bumi Cina. Alasan utamanya kemampuan sekte itu untuk menghimpun massa. Namun di samping itu Cina juga menerima ide yang datang dari luar, memperbaiki sistem pendidikan, dan mengirim para pemuda dan mahasiswanya ke negeri-negeri Barat dan Jepang untuk belajar segala macam disiplin ilmu.

    Deng Xiaoping adalah seorang komunis sejati dan dengan demikian bukan seorang demokrat. Berulang kali ia mengatakan, program reformasi yang diperkenalkannya bukan jalan menuju ke proses demokratisasi. Berulang kali juga ia mengatakan tujuan reformasi bukan perubahan sistem politik seperti yang terjadi di luar Cina, namun justru demi melestarikan kekuasaan PKC sebagai penguasa tunggal di Daratan Cina. Jadi, sampai dunia kiamat pun PKC akan tetap memegang monopoli pimpinan di segala bidang di negeri semilyar manusia itu.

    Lalu, apakah sebagai akibat adanya pembangunan, sistem ekonomi yang relatif liberal dan maraknya pendidikan di Cina pada gilirannya akan muncul  pula demokrasi? Mengenai kemungkinan ada atau tidak adanya arus demokratisasi di Cina telah muncul dua aliran yang saling berseberangan. Pihak pertama mengatakan bahwa demokrasi tidak akan terjadi di Cina, mengingat selama lebih dari 20 milenium, sejak dinasti-dinasti sampai kini, Cina selalu dikuasai oleh para despot, diktator dan  pemeritah otoriter.

Dengan kata lain, pemerintahan PKC adalah perpanjangan tradisi ini. Para sejarawan dan ilmuwan sosial Cina, dan ada pendukungnya di Barat, mengibaratkan Cina sekarang tak lebih dari sebuah kekaisaran. Bedanya, “kaisar” yang bertahta tidak seorang tapi sekelompok orang yang menguasai Partai Komunis. Dengan istilah populer, barangkali bisa disebut sebagai ”sistem kediktatoran berjamaah”.

    Namun di pihak lain banyak juga para ahli yang berpendapat bahwa PKC tak akan mampu menentang arus demokratisasi yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi, keterbukaan, dan modernisasi pendidikan. Pada suatu saat akan timbul apa yang disebut “kelas menengah” dan mereka itulah yang akan menjadi pelopor tumbuhya demokrasi di Cina. Hanya saja, karena Cina begitu besar secara wilayah dan jumlah penduduk, proses itu akan makan waktu lebih lama dari proses ke arah demokrasi seperti yang terjadi di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

    Bibit-bibit kemungkinan pemunculan adanya demokrasi, menurut pendapat ini sudah kelihatan. Rakyat telah berani menuntut haknya seperti yang terjadi di Wukan, sebuah kota kecil di dekat Guangzhou, Cina Selatan dan beberapa kota lain—kasus-kasus yang mirip insiden Mesuji di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan juga telah muncul tuntutan untuk ditegakkannya demokrasi dan HAM. Bedanya, kebanyakan para penuntut demokrasi dan penegakan HAM kini tak lagi tampil berdemo di jalanan, tapi bergerilya di dunia maya. Mereka, yang disebut para netizens beradu kepintaran dengan sensor pemerintah yang begitu ketat di internet.

Jadi, menurut pendapat belakangan ini demokrasi di Cina adalah suatu keniscayaan. Hanya sejarah yang akan menjadi saksi dan menentukan.

(Catatan: Tulisan ini dimuat sebagai kolom di Majalah Berita Mingguan Gatra [29 Maret-04 April 2012], di bawah judul “Demokrasi di Cina.”)

A. Dahana. Penulis adalah Guru Besar Sinologi, Universitas Indonesia;
dan Anggota Dewan Pengurus Institut Peradaban